Indonesia sedang berada dalam situasi darurat kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
Berbagai data dan survei menunjukkan saat ini Indonesia dalam kondisi darurat kekerasan terhadap anak.
Pada tahun 2022, pengaduan yang masuk ke KPAI pada perlindungan khusus anak, dengan kategori tertinggi:
- anak korban kejahatan seksual,
- anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis,
- anak korban pornografi dan cyber crime,
sebanyak 2.133 kasus (KPAI, 2022)
34,51% peserta didik (1 dari 3) berpotensi mengalami kekerasan seksual (Asesmen Nasional, Kemendikburistek, 2022)
20% anak laki-laki dan 25,4% anak perempuan usia 13-17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir (SNPHAR, KPPPA, 2021)
26,9% peserta didik (1 dari 4) berpotensi mengalami hukuman fisik (Asesmen Nasional, Kemendikburistek, 2022)
36,31% peserta didik (1 dari 3) berpotensi mengalami perundungan (Asesmen Nasional, Kemendikburistek, 2022)
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan mendapatkan jaminan akan pendidikan. Pemerintah Indonesia menempatkan isu perlindungan anak sebagai agenda dari pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Kemendikbudristek menerbitkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 untuk menggantikan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 dalam upaya mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Hal ini dikarenakan kasus kekerasan di satuan pendidikan perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak sekolah. Kebijakan baru ini hadir untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya).